Hai Kalteng

Suasana rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Barito Selatan.

Hai Kalteng - Buntok - Wakil Ketua DPRD Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Enung Irawati mengatakan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 akan dilaksanakan pada bulan November 2023 ini.

“Untuk bulan November ini, kita akan melaksanakan rapat badan anggaran,” kata dia.

(Baca Juga : DPRD Gelar Rapat Paripurna Penyampaian LPJ Bupati Seruyan Tahun 2023)

Ia menerangkan, rapat badan anggaran yang dijadwalkan pada November 2023 tersebut untuk membahas APBD Barito Selatan tahun anggaran 2024 mendatang.

“Kita berharap, pembahasan APBD 2024 itu nantinya bisa berjalan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam rapat badan musyawarah yang dilaksanakan pada hari ini,” ucap politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Barito Selatan itu.

Selain melaksanakan rapat badan anggaran, pihaknya juga akan melaksanakan rapat paripurna tentang jawaban bupati tentang rancangan peraturan daerah (Raperda) yang telah disampaikan pemerintah kabupaten beberapa waktu lalu.

“Kita juga pada bulan November 2023 ini dijadwalkan akan membahas rancangan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah,” tambah dia.

Pada November ini nantinya lanjut Enung Irawati, pihaknya juga telah menjadwalkan untuk melaksanakan pembahasan raperda tentang susunan perangkat daerah.

“Rapat pembahasan mengenai beberapa raperda yang telah diajukan pemerintah kabupaten tersebut akan kita bahas dalam rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Barito Selatan,” jelasnya.

Enung berharap, kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Barito Selatan pada November 2023 nantinya bisa berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam rapat badan musyawarah yang dilaksanakan pada hari ini.

Rapat Badan Musyawarah yang berlangsung di ruang rapat gabungan komisi tersebut dihadiri sejumlah Wakil Ketua DPRD, Nyimas Artika dan sejumlah anggota DPRD.

Sedangkan dari tim pemerintah daerah dihadiri Asisten I Sekretariat Daerah (Setda), Yoga P. Utomo dan sejumlah pejabat lainnya dilingkup pemerintah kabupaten setempat.(HBI).